Kamis, 19 November 2009

Tingkatkan kekuatan marinir Indonesia


Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kekuatan pasukan marinir di perbatasan perairan Nunukan, Ambalat, Kalimantan Timur agar kapal-kapal perang negara asing seperti dari Malaysia tidak berani sembarangan memasuki perairan wilayah Indonesia.

"Pertahanan di wilayah perairan Indonesia yang berbatasan dengan pihak luar perlu diperkuat, sehingga terhindar dari infiltrasi (penyusupan) pasukan asing yang mencoba mengganggu NKRI,"

TNI AL Tambah 17 Tank Amfibi Buatan Rusia

TNI Angkatan Laut merevitalisasi alat utama sistem persenjataan, terutama menggantikan persenjataan yang sudah udzur. Markas Besar TNI Angkatan Laut membeli 17 tank jenis BMP-3F dari Rusia. Proses administrasi pengadaan tank telah selesai, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009. "Diperkirakan Desember mendatang sudah tiba di Tanah Air," kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya Agus Suhartono, Kamis (12/11).

Tank produksi Rusia ini memiliki keunggulan di antaranya jarak tembak 20 kilometer, tank amfibi ini mampu berjalan di air dengan kecepatan 13 kilometer per jam atau sekitar 7 knot per jam. Sedangkan, kecepatan jalan darat hingga 70 kilometer per jam. Mampu berjalan di medan pegunungan mencapai 45 kilometer per jam, sambil mengeluarkan tembakan.

Harga setiap unit diperkirakan mencapai Rp 23 miliar. Tank ini juga dilengkapi dengan senjata kaliber 100 milimeter canon, serta 38 butir amunisi yang mampu menembak ke udara dengan sasaran pesawat maupun helikopter. Selain itu juga dilengkapi dengan senjata 7,62 milimeter yang merupakan senjata mesin ringan. Tank tercanggih saat ini, akan langsung bergabung dengan Resimen Kaveleri Marinir.

Selain itu, TNI Angkatan Laut juga mendapat hibah 10 unit tank amfibi dari Korea Selatan. Tak jenis Landing Vehicle Tank tipe 7A1 ini, akan memperkuat dukungan alat persenjata TNI Angkatan Laut. Kepala Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya Iskandar Sitompul mengatakan selama ini jumlah tank di TNI Angkatan Laut mencapai 430 unit. Rata-rata berusia sekitar 20 tahun, 30 persen diantaranya berusia 30 tahun.

Karena tergolong peralatan berumur, maka persenjataan tersebut mulai diperbarui. Tank hibah tersebut, kata Iskandar, menjalani perawatan sehingga memiliki tingkat efisiensi 90 persen. Jika diperhitungkan dengan luasan wilayah, idealnya jumlah persenjataan jauh dari kebutuhan ideal. "Tapi disesuaikan dengan keuangan negara, serta prioritas pembelajaannya," jelasnya.

Rabu, 18 November 2009

TNI AD Belum Kantongi Sertifikat Laik Bagi Alutsista Latgab

TNI-ADTNI Angkatan Darat (TNI AD) belum memiliki sertifikat uji kelaikan persenjataan yang akan digunakan untuk latihan gabungan TNI 2008.
Karena itu, satu minggu sebelum digelar latihan gabungan (latgab) TNI 2008, semua persenjataan sudah harus besertifikat uji kelaikan. ”Tank, panser, meriam, helikopter, pesawat, termasuk amunisi senjata belum disertifikasi,” ungkap Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) Letjen TNI George Toisutta di Jakarta kemarin.
Tank TNI-ADDalam gladi lapangan yang akan berlangsung 1–20 Juni 2008 itu, TNI AD rencananya menurunkan 38 tank, 19 panser, 9 helikopter, sebuah Cassa 212, dan puluhan meriam berbagai kaliber. George menjelaskan, sebenarnya kelayakan persenjataan sudah dilakukan satuan masing-masing.
Uji penembakan juga sudah dilakukan. Hanya saja, tanpa sertifikasi kelaikan Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat (Dislitbang AD), senjata-senjata tersebut tidak bisa melakukan penembakan di daerah latihan. Menanggapi masalah ini, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo memerintahkan Dislitbang untuk mulai keliling melakukan pengecekan pekan ini.
Meriam TNI-AD”Sertifikasi hanya akan diberikan untuk senjata yang layak. Yang tidak layak jangan dipaksakan daripada membahayakan,” ucap Agustadi. Agustadi meyakini sertifikasi dapat diselesaikan sebelum latihan berlangsung. Dia menjamin kelaikan alutsista yang dimiliki TNI AD, sebab uji coba dilakukan secara bertahap. Dari perbaikan, seperti retrofit, kalibrasi, sampai uji penembakan.
”Kalau ada insiden, jangan selalu dikaitkan dengan usia senjata yang uzur,” tuturnya. Kepala Dislitbang Angkatan Darat Brigjen TNI Nardi S mengatakan, pengecekan kelaikan alutsista hanya memakan waktu dua minggu. Diharapkan satu hingga dua minggu ke depan sudah selesai.
Meriam TNI-AD
”Secepatnya pemeriksaan karena setiap satuan telah melakukan uji coba. Dinasnya hanya mengecek bagian-bagian tertentu. Apalagi, yang disertifikasi hanya senjata-senjata strategis yang digunakan menembak,” jelas

Selasa, 17 November 2009

Pemotongan Anggaran Tidak Pengaruhi Rencana Latgab TNI 2008



JAKARTA--MI: Keputusan pemerintah memotong anggaran di tiap departemen sebesar 15%, termasuk Departemen Pertahanan, tidak tidak berpengaruh terhadap penyelenggaran Latihan Gabungan (Latgab) TNI 2008.

Hal itu ditegaskan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen di Jakarta, Kamis (28/2). TNI pada medio 2008 akan menyelenggarakan Latgab 2008 sebagai bentuk pertanggungjawaban TNI kepada masyarakat Indonesia dan diperkirakan menelan biaya sekitar Rp50 miliar.

Sagom mengemukakan, TNI terus melakukan persiapan dalam segala hal terkait penyelenggaraan Latgab dan hingga kini belum ada pengaruh antara rencana pemotongan anggaran pertahanan oleh pemerintah dengan penyelenggaraan Latgab 2008.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan kepada para menterinya selaku pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen untuk benar-benar menjalankan efisiensi dan penghematan anggaran pemerintah, dengan cara memotong anggaran sebesar 15% dari pagu setiap departemen.

Terhadap program yang tidak mendesak, Presiden meminta agar program itu ditindaklanjuti pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah melalui Departemen Keuangan memutuskan untuk memotong anggaran setiap departemen sebesar 15% dari pagu anggaran 2008 untuk menyelamatkan neraca APBN 2008 yang diperkirakan melonjak tajam.

Pada Tahun Anggaran 2008 Dephan dan TNI tercatat Rp36,39 triliun yakni hanya dapat mendukung sekitar 36 persen kebutuhan minimal. Kebutuhan minimal Departemen Pertahanan dan TNI sekitar Rp 100,53 triliun.

TNI AU Gelar Latihan Pengamanan Udara di Kepulauan Riau



Tanjungpinang - Sekitar 100 personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dilibatkan dalam latihan pengamanan udara di wilayah udara Kepri (Kepulauan Riau) yang akan digelar pada 18-27 Februari 2008. Agenda ini hampir bersamaan dengan ajang airshow yang diadakan di Singapura.

Komandan Lanud Kota Tanjungpinang, Letkol (Sus) Tawakal Sidik, Jumat mengungkapkan, latihan pengamanan itu juga disejalankan dengan latihan Cakra Biru yang merupakan program pertahanan keamanan udara secara nasional.

Latihan pengamanan udara menggunakan satu flight atau enam pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dengan melibatkan Squadron III TNI AU dari Madiun.

Latihan itu juga sekaligus untuk menguji alat perlengkapan perang milik TNI AU seperti pesawat tempur dan radar 213 di gunung Ndemit Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri.

Dalam latihan tersebut akan dihubungkan fungsi radar yang menangkap kondisi udara di wilayah Kepri dengan pesawat tempur.

"Penerbangan dimulai dari Bandara Hang Nadim, Batam," katanya kepada wartawan di Tanjungpinang, ibukota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Latihan perang yang dilaksanakan secara rutin oleh TNI AU itu tidak menggunakan senjata dan bom.

"Ini hanya latihan biasa, tidak pakai bom dan tembak-tembakan," ujarnya.

Selama ini, kata dia, wilayah udara Kepri yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam masih dalam kondisi aman.

"Belum ada ancaman. Namun setiap saat perlu diwaspadai," katanya.

sejarah

Sejarah Perjuangan TNI.
a. Perjalanan Sejarah Perjuangan TNI . Pada awal kemerdekaan terakumulasi kekuatan bersenjata yang berasal dari para tokoh pejuang bersenjata, baik dari didikan Jepang (PETA), Belanda (KNIL), maupun mereka yang berasal dari lascar rakyat, inilah cikal bakal lahirnya TNI, yang dalam perkembangannya mengkonsolidasikan diri ke dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang kemudian berturut-turut berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), yang kembali menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), melalui penggabungan dengan Polri, dan berdasarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 kembali menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah pemisahan peran antara TNI dan Polri. Sejak kelahirannya, TNI menghadapi berbagai tugas dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pengabdian TNI kepada negara dapat dilihat dalam perjalanan sejarah perjuangannya sebagai berikut
1) Mempertahankan Kemerdekaan . Segera setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia menghadapi Sekutu/Belanda yang berusaha menjajah kembali bangsa Indonesia . Kedatangan kembali Sekutu/Belanda mendapat perlawanan kekuatan TNI bersama rakyat, yaitu terjadi pertempuran di mana-mana, seperti di Semarang (1945), Ambarawa (1945), Surabaya (1945), Bandung Lautan Api (1946), Medan Area (1947), Palembang (1947), Margarana (1946), Menado (1946), Sanga-Sanga (1947), Agresi Militer Belanda I (1947), Agresi Militer Belanda II (1948), dan Serangan Umum 1 Maret 1949 sehingga bangsa Indonesia mampu mempertahankan pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949. Perjuangan ini berhasil berkat adanya kepercayaan diri yang kuat, semangat pantang menyerah, berjuang tanpa pamrih dengan tekad merdeka atau mati. Khusus pada saat menghadapi agresi militer Belanda Il, walaupun Pemerintah RI yang saat itu berpusat di Yogyakarta telah menyerah, Panglima Besar Jenderal Sudirman tetap melanjutkan perjuangannya, yaitu dengan cara bergerilya karena berpegang teguh pada prinsip kepentingan negara dan bangsa.
2) Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara .
a) TNI bersama rakyat melaksanakan operasi dalam negeri seperti penumpasan terhadap PKI di Madiun 1948 dan G-30-S/PKI 1965, terhadap pemberontakan DI/Til di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, terhadap PRRI di Sumatra Barat, Permesta di Menado, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, PGRS/Paraku di Kalimantan Barat, RMS di Ambon, GPLHT di Aceh, Dewan Ganda di Sumatra Selatan, dan OPM di Irian. Perjuangan ini dilaksanakan demi kepentingan menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpegang teguh pada prinsip demi kepentingan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
b) Operasi pengamanan dilaksanakan terhadap kegiatan kenegaraan seperti Pemilu, Sidang Umum / Sidang Istimewa MPR, dan pengamanan terhadap terjadinya konflik komunal. Operasi pengamanan ini didasarkan kepada kepentingan negara dan bangsa, penyelamatan kehidupan berbangsa dan bernegara.
PENGGUNAAN KEKUATAN TNI

Penggunaan kekuatan TNI dilaksanakan melalui operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sesuai dengan aturan yang dilandasi oleh legitimasi politik dan hukum. Prinsip kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), selanjutnya tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI. Sesuai dengan pasal 19 dan 20 UU No. 34 tahun 2004, tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI yang terdiri dari :

1. Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang, dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan Negara atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional.